• IkraConsulting, INDONESIA

post-image
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia Berita Dec 24, 2021

Cuekin Tax Amnesty Lagi, Pengemplang Pajak Harus Hati-hati!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan wajib pajak yang tak ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty akan dikenakan sanksi berat. Sanksi ini berupa denda 200% atau dua kali lipat dari jumlah harta yang belum dilaporkan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sangat optimis akan banyak pengemplang pajak yang ikut program ini. Sebab ini adalah kesempatan terakhir untuk bertobat. "Kita optimis (banyak ikut PPS) karena pas...

Selengkapnya
post-image
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia Berita Dec 21, 2021

NPWP Bakal Digabung NIK, Kapan Dimulainya

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dalam penyiapan sistem penyatuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masih belum diketahui kapan kebijakan tersebut akan diimplementasikan. "Progresnya kami sedang siapkan sistem administrasinya," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/12/2021). Sistem ini nantinya juga akan disambungkan kepada core tax, sistem IT yang tengah...

Selengkapnya
post-image
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia Berita Dec 21, 2021

NIK Sebagai NPWP, Bos Pajak: Tidak Perlu Lagi Hafal 2 Nomor

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memiliki 'senjata baru' pada tahun depan untuk memantau para wajib pajak baik yang patuh maupun tidak. 'Senjata' itu adalah penyatuan NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Integrasi kedua nomor itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang juga memuat reformasi aturan perpajakan lainnya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menekankan,...

Selengkapnya

Berita Terbaru


Layanan Kami

Regulasi